Pendirian dan Legalitas BUMDes
Pendirian dan Legalitas BUMDes
Kode Dokumen: SOP/BUMDES/01
Konten di bawah mengikuti format file Word (SOP-01_Pendirian-dan-Legalitas-BUMDes.docx · terakhir diperbarui: 2026-08-28 11:24:13 · 9 tabel ).
SOP Pendirian dan Legalitas BUMDes
Prosedur operasional standar pembentukan, legalisasi, pendaftaran, dan pembaruan legalitas BUMDes
Kode Dokumen: SOP/BUMDES/01
Template siap pakai untuk kebutuhan operasional dan tata kelola BUMDes
Tabel
| No | Nama BUMDes | ............................................................ |
|---|---|---|
| 1 | Desa / Kecamatan / Kabupaten | ............................................................ |
| 1 | Desa / Kecamatan / Kabupaten | ............................................................ |
| 2 | Disusun oleh | ............................................................ |
| 2 | Disusun oleh | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
A. Informasi Dokumen
| No | Judul Dokumen | SOP Pendirian dan Legalitas BUMDes |
|---|---|---|
| 1 | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/01 |
| 1 | Kode Dokumen | SOP/BUMDES/01 |
| 2 | Versi | 1.0 |
| 2 | Versi | 1.0 |
| 3 | Tanggal Efektif | ............................................................ |
| 3 | Tanggal Efektif | ............................................................ |
| 4 | Unit Pengelola | BUMDes / BUMDes Bersama |
| 4 | Unit Pengelola | BUMDes / BUMDes Bersama |
| 5 | Status Dokumen | Aktif |
| 5 | Status Dokumen | Aktif |
| 6 | Review Berkala | Minimal 1 kali per tahun atau saat ada perubahan regulasi / struktur |
| 6 | Review Berkala | Minimal 1 kali per tahun atau saat ada perubahan regulasi / struktur |
B. Tujuan
Menetapkan tata cara yang tertib, terdokumentasi, dan akuntabel untuk pembentukan BUMDes, penyiapan dokumen dasar, sinkronisasi nama usaha, pengurusan status badan hukum, serta pembaruan legalitas agar identitas BUMDes sah, mudah ditelusuri, dan sesuai ketentuan.
C. Ruang Lingkup
Berlaku untuk seluruh proses sejak identifikasi kebutuhan pendirian BUMDes, musyawarah desa, penyusunan dokumen pendirian, verifikasi nama, pendaftaran pada sistem yang ditetapkan pemerintah, hingga monitoring pembaruan legalitas.
D. Dasar Hukum dan Acuan
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang berlaku.
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang mengatur pendirian, AD/ART, organisasi, rencana program kerja, usaha, dan pertanggungjawaban BUMDes.
• Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang/jasa BUMDes/BUMDes Bersama.
• Peraturan desa, keputusan kepala desa, dan kebijakan daerah yang berlaku di wilayah masing-masing.
E. Definisi Singkat
• BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
• Musyawarah Desa adalah forum pengambilan keputusan desa yang menjadi dasar pembentukan BUMDes.
• Legalitas adalah seluruh status, dokumen, nomor registrasi, dan penetapan yang membuktikan BUMDes berdiri dan beroperasi secara sah.
• Sistem Informasi Desa / sistem pendaftaran adalah sarana elektronik yang digunakan sesuai ketentuan pemerintah untuk pendaftaran dan penelusuran identitas BUMDes.
F. Pihak Terkait dan Tanggung Jawab
| No | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa / Penasihat | Memberi arahan kebijakan, memfasilitasi proses pendirian, dan memastikan keputusan sesuai Musyawarah Desa. |
| 1 | Kepala Desa / Penasihat | Memberi arahan kebijakan, memfasilitasi proses pendirian, dan memastikan keputusan sesuai Musyawarah Desa. |
| 2 | BPD dan/atau forum Musyawarah Desa | Membahas, memberi masukan, dan menyetujui keputusan strategis pendirian. |
| 2 | BPD dan/atau forum Musyawarah Desa | Membahas, memberi masukan, dan menyetujui keputusan strategis pendirian. |
| 3 | Tim Persiapan Pendirian | Mengumpulkan data, menyiapkan naskah pendirian, mengecek nama, dan melengkapi dokumen pendaftaran. |
| 3 | Tim Persiapan Pendirian | Mengumpulkan data, menyiapkan naskah pendirian, mengecek nama, dan melengkapi dokumen pendaftaran. |
| 4 | Calon Pelaksana Operasional | Memberi masukan kelayakan usaha dan kebutuhan operasional awal. |
| 4 | Calon Pelaksana Operasional | Memberi masukan kelayakan usaha dan kebutuhan operasional awal. |
| 5 | Admin dokumen / sekretariat | Menyimpan arsip fisik dan digital serta memantau masa berlaku dokumen. |
| 5 | Admin dokumen / sekretariat | Menyimpan arsip fisik dan digital serta memantau masa berlaku dokumen. |
G. Prosedur Kerja
| No | No | Tahap | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Output / Dokumen | Waktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Identifikasi kebutuhan | Pemerintah desa melakukan kajian kebutuhan, potensi desa, masalah ekonomi lokal, dan urgensi pembentukan BUMDes. | Pemdes / Tim Persiapan | Notulen kajian awal, data potensi desa | 5 hari kerja |
| 1 | 1 | Identifikasi kebutuhan | Pemerintah desa melakukan kajian kebutuhan, potensi desa, masalah ekonomi lokal, dan urgensi pembentukan BUMDes. | Pemdes / Tim Persiapan | Notulen kajian awal, data potensi desa | 5 hari kerja |
| 2 | 2 | Musyawarah awal | Dilaksanakan rapat persiapan dengan pemangku kepentingan untuk menyepakati arah pembentukan dan menugaskan tim persiapan. | Kepala Desa | Berita acara rapat, SK tim persiapan | 3 hari kerja |
| 2 | 2 | Musyawarah awal | Dilaksanakan rapat persiapan dengan pemangku kepentingan untuk menyepakati arah pembentukan dan menugaskan tim persiapan. | Kepala Desa | Berita acara rapat, SK tim persiapan | 3 hari kerja |
| 3 | 3 | Penyusunan dokumen dasar | Tim menyiapkan draft nama BUMDes, maksud tujuan, bidang usaha awal, profil pendiri, alamat, dan data pendukung lainnya. | Tim Persiapan | Draft dokumen pendirian | 7 hari kerja |
| 3 | 3 | Penyusunan dokumen dasar | Tim menyiapkan draft nama BUMDes, maksud tujuan, bidang usaha awal, profil pendiri, alamat, dan data pendukung lainnya. | Tim Persiapan | Draft dokumen pendirian | 7 hari kerja |
| 4 | 4 | Sinkronisasi nama usaha | Dilakukan pengecekan kesesuaian dan ketersediaan nama BUMDes pada sistem yang ditetapkan pemerintah agar tidak duplikatif atau bermasalah. | Tim Persiapan / Admin | Hasil pengecekan nama | 2 hari kerja |
| 4 | 4 | Sinkronisasi nama usaha | Dilakukan pengecekan kesesuaian dan ketersediaan nama BUMDes pada sistem yang ditetapkan pemerintah agar tidak duplikatif atau bermasalah. | Tim Persiapan / Admin | Hasil pengecekan nama | 2 hari kerja |
| 5 | 5 | Musyawarah Desa pendirian | Forum desa menetapkan pendirian BUMDes, nama, modal awal, struktur dasar, dan mandat penyusunan dokumen lanjutan. | Musyawarah Desa | Berita acara Musdes, keputusan pendirian | 1 hari |
| 5 | 5 | Musyawarah Desa pendirian | Forum desa menetapkan pendirian BUMDes, nama, modal awal, struktur dasar, dan mandat penyusunan dokumen lanjutan. | Musyawarah Desa | Berita acara Musdes, keputusan pendirian | 1 hari |
| 6 | 6 | Penetapan dokumen resmi | Disiapkan dan ditetapkan dokumen pendirian, peraturan desa/keputusan terkait, AD/ART awal, serta dokumen pendukung lain yang diwajibkan. | Kepala Desa / Sekretariat | Dokumen pendirian lengkap | 5 hari kerja |
| 6 | 6 | Penetapan dokumen resmi | Disiapkan dan ditetapkan dokumen pendirian, peraturan desa/keputusan terkait, AD/ART awal, serta dokumen pendukung lain yang diwajibkan. | Kepala Desa / Sekretariat | Dokumen pendirian lengkap | 5 hari kerja |
| 7 | 7 | Pendaftaran badan hukum | Data dan dokumen diunggah/didaftarkan melalui sistem pendaftaran BUMDes sesuai ketentuan. | Admin / Tim Persiapan | Bukti pendaftaran / registrasi | 3 hari kerja |
| 7 | 7 | Pendaftaran badan hukum | Data dan dokumen diunggah/didaftarkan melalui sistem pendaftaran BUMDes sesuai ketentuan. | Admin / Tim Persiapan | Bukti pendaftaran / registrasi | 3 hari kerja |
| 8 | 8 | Verifikasi dan perbaikan | Apabila ada koreksi, tim melengkapi atau memperbaiki dokumen sampai status sah/tercatat diperoleh. | Tim Persiapan | Dokumen revisi, bukti verifikasi | Sesuai kebutuhan |
| 8 | 8 | Verifikasi dan perbaikan | Apabila ada koreksi, tim melengkapi atau memperbaiki dokumen sampai status sah/tercatat diperoleh. | Tim Persiapan | Dokumen revisi, bukti verifikasi | Sesuai kebutuhan |
| 9 | 9 | Arsip dan publikasi internal | Dokumen final disimpan secara fisik dan digital, dicatat dalam register legalitas, dan diinformasikan kepada pihak terkait. | Sekretariat | Register legalitas, arsip final | 2 hari kerja |
| 9 | 9 | Arsip dan publikasi internal | Dokumen final disimpan secara fisik dan digital, dicatat dalam register legalitas, dan diinformasikan kepada pihak terkait. | Sekretariat | Register legalitas, arsip final | 2 hari kerja |
| 10 | 10 | Review berkala | Minimal setahun sekali dilakukan audit legalitas untuk memastikan data tetap sinkron dan dokumen pembaruan diproses tepat waktu. | Penasihat / Admin | Laporan review legalitas | Tahunan |
| 10 | 10 | Review berkala | Minimal setahun sekali dilakukan audit legalitas untuk memastikan data tetap sinkron dan dokumen pembaruan diproses tepat waktu. | Penasihat / Admin | Laporan review legalitas | Tahunan |
Tabel
| No | Kolom 1 |
|---|---|
| 1 | Catatan penggunaan: isi nama pihak, tanggal, nomor keputusan, dan istilah lokal sesuai kondisi desa/BUMDes masing-masing. Bila terdapat ketentuan daerah yang lebih spesifik, gunakan dokumen ini setelah diselaraskan dengan aturan tersebut. |
| 1 | Catatan penggunaan: isi nama pihak, tanggal, nomor keputusan, dan istilah lokal sesuai kondisi desa/BUMDes masing-masing. Bila terdapat ketentuan daerah yang lebih spesifik, gunakan dokumen ini setelah diselaraskan dengan aturan tersebut. |
H. Checklist Implementasi
| No | No | Item Pemeriksaan | Status (✓/✗) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hasil musyawarah desa atau forum pendirian tersedia dan ditandatangani. | ||
| 1 | 1 | Hasil musyawarah desa atau forum pendirian tersedia dan ditandatangani. | ||
| 2 | 2 | Nama BUMDes telah dicek kesesuaiannya dan tidak menimbulkan konflik penamaan. | ||
| 2 | 2 | Nama BUMDes telah dicek kesesuaiannya dan tidak menimbulkan konflik penamaan. | ||
| 3 | 3 | Alamat, maksud dan tujuan, serta bidang usaha awal sudah jelas. | ||
| 3 | 3 | Alamat, maksud dan tujuan, serta bidang usaha awal sudah jelas. | ||
| 4 | 4 | Dokumen pendirian dan/atau peraturan desa terkait sudah final. | ||
| 4 | 4 | Dokumen pendirian dan/atau peraturan desa terkait sudah final. | ||
| 5 | 5 | AD/ART awal tersedia dan selaras dengan dokumen pendirian. | ||
| 5 | 5 | AD/ART awal tersedia dan selaras dengan dokumen pendirian. | ||
| 6 | 6 | Daftar pengelola awal dan struktur dasar sudah ditetapkan. | ||
| 6 | 6 | Daftar pengelola awal dan struktur dasar sudah ditetapkan. | ||
| 7 | 7 | Bukti pendaftaran pada sistem resmi telah tersimpan. | ||
| 7 | 7 | Bukti pendaftaran pada sistem resmi telah tersimpan. | ||
| 8 | 8 | Seluruh dokumen telah diarsipkan dalam hardcopy dan softcopy. | ||
| 8 | 8 | Seluruh dokumen telah diarsipkan dalam hardcopy dan softcopy. | ||
| 9 | 9 | Register legalitas dan jadwal review dokumen sudah dibuat. | ||
| 9 | 9 | Register legalitas dan jadwal review dokumen sudah dibuat. |
I. Lampiran Formulir Siap Pakai
Lampiran 1. Form Ringkas Pengendalian Dokumen
| No | Nama dokumen | SOP Pendirian dan Legalitas BUMDes |
|---|---|---|
| 1 | Nomor / kode | SOP/BUMDES/01 |
| 1 | Nomor / kode | SOP/BUMDES/01 |
| 2 | Versi / revisi | ............................................................ |
| 2 | Versi / revisi | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
| 3 | Tanggal berlaku | ............................................................ |
| 4 | Pemilik dokumen | ............................................................ |
| 4 | Pemilik dokumen | ............................................................ |
| 5 | Lokasi arsip | Hardcopy: ........................ | Softcopy: ........................ |
| 5 | Lokasi arsip | Hardcopy: ........................ | Softcopy: ........................ |
Lampiran 2. Form Catatan Tindak Lanjut
| No | No | Temuan / kebutuhan perbaikan | Tindak lanjut | PIC | Target selesai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | ||||
| 5 | 5 |
9. Pengesahan
| No | Disusun Oleh | Diperiksa Oleh | Disahkan Oleh |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: | Nama: ................................Jabatan: .............................Tanggal: .............................Tanda tangan: |
